PLTN, Mengapa mereka menolaknya?

Fakta — Indonesia belum pernah secara politis menyatakan Go Nuclear !

Walaupun dalam UU-RPJPN 2007 ada kalimat yang berbunyi — Indonesia sudah harus mengoperasikan PLTN di tahun 2016. Begitu juga dalam Kebijakan Energi Nasional 2006 yang mengatakan bahwa di 2025 bauran energi harus minimal 5% berasal dari sumber energi baru dan terbarukan termasuk nuklir.

Berbagai kajian yang sudah dilakukan mengatakan bahwa Kabupaten Jepara, Jateng adalah kandidat situs yang potensial untuk pembangunan PLTN. Kajian geologis, teknologi, ekonomi dan sosial dikatakan sudah dilakukan. Berdasar kebutuhan Jawa akan listrik dan juga ketersediaan lahan dan pendukung lainnya maka di kawasan tersebut potensial dibangun PLTN dengan kapasitas 4×1250MW.

Dukungan IAEA ke Indonesia sangat besar. Ini ditunjukkan dengan beberapa kali kunjungan Dirjen IAEA, Albaradei Indonesia dan diterima di Istana yang terakhir adalah pada November 2007. Begitu pula dukungan terus menerus IAEA pada dua LPND — Batan dan Bapeten. Dengan memperhatikan jejak rekam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan yang berujung pada faktor keamanan dan keselamatan PLTN maka pilihan teknologi mustinya layak jatuh pada teknologi dari Perancis, Jepang dan Korea. Rusia masih punya trauma Chernobyl dan Amerika dengan trauma Three Miles Island.

Khusus untuk bahan bakar (fuel) dan limbah (spent fuel) ada tawaran menarik dari Amerika (USA) yaitu Global Energy Partnership Program (GNEP). Jika Indonesia masuk dalam GNEP maka keberlanjutan pasokan bahan bakar dan penanganan limbah terjamin. Walau tentu musti memperhitungkan faktor ketergantungan dan isu-isu sosiopolitis lain.

PLN sudah punya MOU dengan Korea Electric Power Corporation (KEPCO) untuk pengembangan kemampuan SDM dan alih teknologi PLTN. Sedangkan perusahaan swasta Medco sudah punya MOU dengan Hidro & Nuclear Power (KHNP) untuk studi kelayakan PLTN.

Negara-negara berkembang di ASIA juga sudah mulai Go Nuclear — yaitu Thailand, Vietnam dan Malaysia. Singapura sedang memainkan peran politis anti-PLTN walau belakangan berubah dengan membuka peluang dalam memberi dukungan pada studi kelaikan dan kelayakan pembangunan PLTN.

Pro dan kontra masih kental di tanahair tercintal. LSM seperti CSIS dan Greenpeace adalah dua organisasi yang keras menentang PLTN. Ormas seperti NU pernah menyatakan penolakan pembangunan PLTN. Kesatuan pandangan tentang PLTN masih juga belum terwujud di Dewan Energi Nasional. Masih ada anggota DEN yang keras menentang PLTN. Disela-sela kongresnya, Persatuan Insinyur Indonesia menyatakan dukungannya pada PLTN. Semasa kampanye Pilpres, SBY mengatakan bahwa PLTN adalah prioritas terakhir dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. JK dalam kampanye 2009 jelas menentang pembangunan PLTN. Dalam beberapa bulan terkahir, Provinsi Babel menyatakan keinginannya ditunjuk sebagai kawasan pembangunan PLTN. Beberapa waktu lalu, lima organisasi masa menyatakan dukungannya pada pembangunan PLTN seraya menampilkan Presiden BJ Habibie sebagai pembicara kunci dalam program pencanangan tersebut.

Masih kerasnya penolakan akan PLTN selain dipicu dan didorong oleh faktor pelestarian lingkungan dan sosiopolitik juga disebabkan oleh tiga faktor dominan, yaitu a. Berlimpahnya sumber energi yang tersedia di Zamrud Khatulistiwa, b. Ancaman bencana alam khususnya gempa-bumi mengingat Nusantara itu identik dengan the ring of fire, dan c. Disiplin dalam operasi dan pemeliharaan masih jauh panggang dari api di masyarakat kita.

Artikel ringkas ini membuka pintu dan mengundang diskusi tentang ketiga faktor yang menjadi penentu akan kuatnya penolakan pembangunan PLTN di Indonesia.

“I love to be wrong. If I am wrong, I win” Jack Nicholson dalam film The Bucket List.

hasil copas dari http://sosbud.kompasiana.com/2010/03/22/pltn-mengapa-mereka-menolaknya/